uu 31 tahun 1999. 0%. uu 31 tahun 1999

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: T. Pelajari isi dan ketentuan UU ini, serta perubahannya yang terdapat dalam UU Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 lahirlah Pengadilan Tipikor, yang pada desember 2006 telah diuji materiil oleh Makhkamah Konstitusi dengan kesimpulan bahwa keberadaan. UU No. METADATA PERATURAN. UU No. Source: slideshare. 000. Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 10 Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum. Selain Karomani, dua terdakwa lain juga menjalani sidang tuntutan di. 000. 4 undang-undang nomor . 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Keputusan Presiden RI No. 3/1971 UU No. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Prinsip-prinsip yang mempunyai kemiripan dengan norma illicit enrichment terdapat pada UU No. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak. 8 Tahun 2010 pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5. 31/1999 jo UU No. 0%. Pasal 64 ayat (1) MKUHP;3. PENDAHULUAN Pada tanggal 28 April 2017, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar paripurna dengan sejumlah agenda. 7 Pidana Korupsi (KPK). pasal : 15; varian : Frasa "Pemufakatan Jahat" dalam Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah Diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai ". tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 75, TLN NO. 3 Tahun 1971. Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi adalah UU No. Ketujuh jenis tersebut adalah kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. Perwakilan. Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diatur secara tegas mengenai makna dari perbuatan "mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung", dalam ketentuan tersebut sehingga bukan tidak mungkin terdapat kesalahan. 31: Tahun: 1999: Jenis: Undang-Undang: Tanggal Ditetapkan: 16/08/1999: Tanggal Diundangkan: 16/08/1999: Sumber: BN : Tempat Terbit: Jakarta: Status:. keputusan presiden republik indonesia 57 nomor 162/m tahun 2000 5. 000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Undang-undang ini telah mengalami beberapa perubahan dan pencabutan sebagian oleh undang-undang lain. 000. 5 Menurut UU pasal 6 No 20 Tahun 2001. 000. 1999/ No. Undang-undang (UU) No. Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang . Denda maksimal Rp1 miliar ditambah sepertiga dari pidana pokok. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik Mencabut : UU No. Login. 000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. U. Pembentukan KPK merupakan amanat UU 31/1999 di mana dalam penjelasan umumnya disebutkan sebagai berikut: Undang-Undang ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. 20 tahun 2001 ayat 2 Unsur-Unsurnya : a. 20 TAHUN 2001. UU No. Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi pada Perkara Nomor 01/Pid. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima permohonan pengujian undang-undang (judicial review) terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 UUNo. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN, UU No. Pada kesempatan ini kita akan membedah Perbedaan Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor yang berbunyi: Pasal 11. Dan dengan adanya perubahan ini, KPK resmi dibentuk dalam masa kepresidenan Megawati Soekarnoputri. - Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”): “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa tindak pidana korupsi yang. Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang No. UU No. Korupsi telah menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut adanya efisiensi tinggi dalam rangka. Edisi kedua Cet. Tipe Dokumen. 25/PUU-XIV/2016. 20 tahun 2001. 20/2001, berbunyi Setiap gratifikasi kepada. 000. go. UU 3 Tahun 1971 4. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebut penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200. Undang-undang Nomor 20Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Uu 31-1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jenis/Bentuk Peraturan: UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 20: Tahun: 2001: Tentang: PERUBAHAN UU 31-1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI:. Pasal 12B ayat (1) UU No. Sidang perkara yang teregistrasi dengan Nomor. PidanaTambahan dan Sanksi Lain. 1521; SITEMAP. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembinaan dan. Pasal 31 Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945; 2. UU No. Toggle Dampak negatif subsection. Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 4. Indonesia, Pemerintah Pusat. paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling. 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945; 2. Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang. 000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250. 000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Keputusan Presiden RI No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa maksud diadakannya penyisipan pasal 12 B dalam UU No. Berlaku: 19 Mei 1999; Sembunyikan. Demikian penjelasan tentang pengertian Pegawai Negeri atau Penyelengara Negara menurut UU TPK, kami dapat membantu anda dalam melakukan pendampingan hukum baik pada proses Penyidikan di KPK/Kejaksaan, Penuntutan, dan Persidangan di Pengadilan Tipikor. Jenis. 20/2001, berbunyi. Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang . Pekerjaan : PNS Dinas PU & Perumahan Rakyat, Provinsi Sulawesi Barat Pengertian Gratifikasi. Ia juga menjadi pasal yang sering. Dirumuskan dalam Pasal 2 UU No. Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 20/2001”) adalah hukum. 31 Tahun 1999 juncto UU No. RAUF, yang menetapkan tersangka oleh Termohon terkait peristiwa Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. Menghukum Terdakwa oleh karena itu) dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun;4. Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Undang-Undang No. 62 Responses to “TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (TINJAUAN UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU No. 1. Undang-undang (UU) No. 1999 No. Dalam putusan. Di Pengadil an Negeri Jambi”. Nomor 31 Tahun 1999 Jo. (Kepala Biro AUAK IAIN Pontianak) Terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan ini, dimuat dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, “Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,. 31 Tahun 1999 jo. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut : |accounting-media. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2002. 31 TAHUN 1999 Jo UU No. 000. 31 Tahun 1999. PRESIDENPasal 12B ayat (1) UU No. Ia juga menjadi pasal yang sering digunakan penuntut umum, seperti pasal ‘primadona’. Kemudian Subsider Pasal 3 junto Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto 55 ayat (1) ke-1 KUHP junto Pasal 64 ayat. Frasa "penyelidikan" dalam Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i, serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak. Source: slideshare. PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Pembentukan KPK merupakan amanat UU 31/1999 di mana dalam penjelasan umumnya disebutkan sebagai berikut: Undang-Undang ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak. Sedangkan pengaturan gratifikasi tersebut ada di UU No. 20 Tahun 2001 yang mengkualifikasikan bentuk pembantuan Pasal 56 KUHP sebagai pelaku. UU No. Pasal 12B ayat (1) UU No. Sejarah. 000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat, 10210; Telp (021) 25549000 ext. Beranda; Dokumen Hukum . 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan tindak pidana korupsi menjadi 30 bentuk. Penjelasan Umum UU No. 000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300. 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi. 3 Tahun 1985 tentang. 23. Pasal 18 UU No. UU No. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Peradilan Militer - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. 31 Tahun 1999 Jo UU No. Sebagai lembaga independen, BankNOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Regulasi tersebut menurunkan ancaman minimal pidana penjara yang sebelumnya 4 tahun menjadi 2 tahun. 1521; SITEMAP. 20 Tahun 2001 1. Dari uraian tersebut di atas, secara sepintas nampak kesan UU No. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. id, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron menjelaskan, dalam UU Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) No. 31 Tahun 1999 jo. Namun Sahetapy menambahkan, jika proses pro justitia itu dilakukan sebelum UU baru berlaku, tepatnya sebelum Agustus 1999, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP, UU yang paling. Menyatakan terdakwa R. Dilansir dari situs resmi KPK, pengertian gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU No. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. 20 Tahun 2001 dijelaskan pengertian gratifikasi. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,. Terbaru Terpopuler. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Unsur-unsurnya : a. id – Menurut pasal 12 B, Undang-undang No. Pasal 31 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pelapor" dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Pasal 5, UU No. Misalnya ada kasus tentang korupsi, berdasarkan asas lex specialis tersangka akan dijerat dengan UU Nomor 31 Tahun 1999, bukan dijerat dengan KUHP. 000. Serta bagaimana pula kedudukan Pasal 15 UU No. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, Pasal 12C ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008; UU No. Dikutip dari buku Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi, definisi korupsi telah gamblang dijelaskan di dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. ” Sedangkan untuk pasal 3 pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berbunyi : "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. 293, TLN No. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera,. Walaupun yang dilakukan oleh pegawai negeri itu hanya merupakan suatu percobaan untuk melakukan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 423 KUHP. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3.